Kejari Ponorogo Masih Tunggu Hitungan Kerugian Negara, Dua Tersangka Kasus Tunjangan DPRD Diperpanjang

PONOROGO — Penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo belum memasuki babak akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo masih menunggu hasil perhitungan ulang kerugian negara yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp3,6 miliar.

Belum rampungnya proses tersebut berdampak pada masa penahanan dua tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Ponorogo berinisial SN dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD (Setwan) berinisial FS. Keduanya kini menjalani perpanjangan masa penahanan selama 30 hari.

Kejari Ponorogo sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap 79 saksi dalam perkara tersebut. Namun, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka tambahan.

Penyidik masih memusatkan perhatian pada penyelesaian berkas perkara kedua tersangka yang telah ditetapkan. Perhitungan kerugian negara menjadi salah satu bagian penting yang masih ditunggu sebelum proses hukum bergerak ke tahap berikutnya.

Kasus ini bermula dari dugaan adanya rekayasa kajian dalam menentukan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Kajian tersebut kemudian menjadi dasar pembayaran tunjangan yang belakangan dipersoalkan dalam proses penyidikan.

Dalam perkembangannya, sejumlah pihak telah mengembalikan uang yang dinilai sebagai kelebihan pembayaran. Total pengembalian tersebut mencapai Rp3,037 miliar.

Meski pengembalian uang telah dilakukan, proses hukum perkara tersebut tetap berjalan. Kejari Ponorogo masih menunggu hasil penghitungan ulang untuk memastikan besaran kerugian negara secara lebih pasti.

Dengan demikian, penyelesaian perkara saat ini tidak hanya bergantung pada banyaknya saksi yang telah diperiksa, tetapi juga pada rampungnya penghitungan kerugian negara dan kelengkapan berkas perkara dua tersangka yang telah ditetapkan

Pewarta: Wiyoso