PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

PT CAKRAWALA NUSANTARA MEDIA

Cakrawala Nusantara Media menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran redaksi dalam memproduksi, menerbitkan, memperbarui, mengoreksi, dan mengelola konten jurnalistik di media siber Cakrawala Nusantara Media.

1. Verifikasi dan Keberimbangan

Setiap berita pada prinsipnya harus melalui proses verifikasi.

Berita yang dapat merugikan pihak lain wajib diupayakan verifikasi kepada pihak yang diberitakan guna memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Dalam keadaan tertentu yang memiliki kepentingan publik mendesak, berita dapat diterbitkan sebelum seluruh proses verifikasi selesai dengan tetap menyebutkan sumber secara jelas dan kredibel serta memberikan keterangan bahwa informasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Redaksi akan mengupayakan verifikasi lanjutan secepatnya.

2. Independensi Redaksi

Cakrawala Nusantara Media berkomitmen menjaga independensi redaksi dalam menentukan isi pemberitaan.

Pemberitaan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk melakukan tekanan, ancaman, pemerasan, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan politik tertentu.

Kegiatan iklan, kerja sama komersial, advertorial, maupun bentuk kerja sama lainnya harus dibedakan dari produk jurnalistik dan tidak boleh memengaruhi independensi redaksi.

3. Akurasi Informasi

Redaksi berupaya memastikan nama, jabatan, tempat, waktu, angka, dokumen, kutipan, dan informasi lain dalam berita disajikan secara akurat.

Apabila ditemukan kesalahan faktual, redaksi akan melakukan koreksi atau pembaruan sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan yang berlaku.

4. Praduga Tak Bersalah

Dalam pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum, redaksi menghormati asas praduga tak bersalah.

Redaksi tidak akan menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan sebelum terdapat dasar hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

Istilah seperti “diduga”, “terlapor”, “tersangka”, “terdakwa”, dan “terpidana” digunakan sesuai status hukum yang sebenarnya.

5. Hak Jawab dan Hak Koreksi

Cakrawala Nusantara Media menghormati hak jawab dan hak koreksi dari pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Permohonan hak jawab atau koreksi dapat disampaikan kepada redaksi melalui kontak resmi yang tersedia di website.

Redaksi akan memeriksa substansi permohonan tersebut dan memuat hak jawab atau melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Ralat, Koreksi, dan Pembaruan Berita

Apabila suatu berita terbukti memiliki kesalahan atau kekeliruan, redaksi akan melakukan ralat, koreksi, atau pembaruan informasi.

Perubahan terhadap berita tidak dilakukan untuk menghilangkan fakta penting secara tidak bertanggung jawab.

Keterangan mengenai koreksi atau perubahan yang bersifat material akan diberikan secara transparan kepada pembaca.

7. Pencabutan Berita

Dalam keadaan tertentu, berita dapat dicabut apabila terdapat alasan yang sah, misalnya berita terbukti mengandung kesalahan serius, melanggar ketentuan hukum atau kode etik, atau berdasarkan pertimbangan redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pencabutan berita tidak dilakukan semata-mata karena adanya tekanan dari pihak tertentu.

Apabila berita telah dicabut, redaksi dapat memberikan penjelasan mengenai alasan pencabutan sesuai kebutuhan.

8. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

Komentar, tulisan, foto, video, atau materi lain yang dibuat oleh pengguna tidak secara otomatis merupakan produk jurnalistik redaksi.

Cakrawala Nusantara Media berhak melakukan moderasi, penyuntingan teknis, atau penghapusan konten pengguna yang mengandung fitnah, penghinaan, ancaman, ujaran kebencian, pornografi, informasi palsu, pelanggaran privasi, atau materi lain yang melanggar hukum dan ketentuan platform.

9. Komentar Pembaca

Komentar pembaca merupakan tanggung jawab pengguna yang membuat komentar tersebut.

Redaksi dapat menghapus komentar yang melanggar hukum, mengandung ancaman, fitnah, penghinaan, ujaran kebencian, atau materi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Penggunaan Foto, Video, dan Materi Pihak Ketiga

Penggunaan foto, video, dokumen, atau materi lain dari pihak ketiga dilakukan dengan memperhatikan hak cipta dan ketentuan penggunaan yang berlaku.

Sumber materi akan dicantumkan apabila diperlukan dan memungkinkan.

Redaksi tidak membenarkan penggunaan materi milik pihak lain secara tidak sah.

11. Privasi dan Identitas

Redaksi menghormati privasi seseorang dan tidak akan mengungkap identitas atau informasi pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik.

Dalam pemberitaan perkara hukum, anak, korban kejahatan, korban kekerasan seksual, dan pihak rentan lainnya, redaksi memperhatikan ketentuan khusus mengenai perlindungan identitas dan privasi.

12. Sumber Informasi

Redaksi mengutamakan sumber yang jelas, kredibel, kompeten, dan relevan dengan materi pemberitaan.

Penggunaan sumber anonim dilakukan berdasarkan pertimbangan jurnalistik dan kepentingan publik.

Identitas sumber yang harus dirahasiakan akan dijaga oleh redaksi sesuai prinsip perlindungan sumber jurnalistik.

13. Berita Berdasarkan Dokumen

Berita yang bersumber dari laporan polisi, surat pengaduan, dokumen pemerintah, putusan pengadilan, dokumen resmi, atau dokumen pihak lain harus dijelaskan berdasarkan sumber dokumen tersebut.

Keberadaan sebuah laporan atau pengaduan tidak secara otomatis membuktikan bahwa tuduhan di dalamnya benar.

Oleh karena itu, redaksi akan membedakan antara fakta adanya laporan dan kebenaran materi tuduhan yang masih dalam proses pemeriksaan.

14. Berita Advertorial dan Konten Komersial

Konten berbayar, advertorial, iklan, sponsored content, atau bentuk kerja sama komersial lainnya harus dibedakan dari berita jurnalistik.

Konten komersial tidak boleh disajikan sedemikian rupa sehingga menyesatkan pembaca seolah-olah merupakan berita independen.

15. Koreksi dan Evaluasi Internal

Redaksi melakukan evaluasi terhadap pemberitaan apabila terdapat keberatan, koreksi, atau informasi baru yang relevan.

Setiap wartawan dan jajaran redaksi bertanggung jawab menjaga akurasi, keberimbangan, independensi, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

16. Pengaduan dan Klarifikasi

Pihak yang keberatan terhadap pemberitaan Cakrawala Nusantara Media dapat menghubungi redaksi melalui kontak resmi.

Pengaduan sebaiknya memuat:

  • Identitas pihak yang mengajukan;
  • Judul dan tautan berita;
  • Bagian berita yang dipersoalkan;
  • Alasan keberatan;
  • Data atau dokumen pendukung;
  • Bentuk koreksi atau klarifikasi yang diminta.

Redaksi akan menindaklanjuti pengaduan berdasarkan fakta, bukti, Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

17. Penutup

Pedoman ini merupakan pedoman internal Cakrawala Nusantara Media dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di ruang digital.

Cakrawala Nusantara Media berkomitmen menjalankan pers yang independen, akurat, berimbang, profesional, bertanggung jawab, serta menghormati kepentingan publik dan hak setiap orang.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

PT Cakrawala Nusantara Media
Redaksi Cakrawala Nusantara Media

Independen • Aktual • Berimbang • Bertanggung Jawab