WARGA DESA PACCERAKANG GERUDUK TAMBANG PASIR, DPRD LUWU & POLRES LUWU TURUN TENANGKAN MASSA

Luwu, 10 Oktober 2026 – Sejumlah warga Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu mendatangi lokasi tambang pasir yang berada di wilayah desanya, Sabtu (10/10/2026).

Pantauan Media Cakrawala Nusantara di lokasi, aksi protes warga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu, personel Polres Luwu dan Polsek Ponrang yang datang menemui dan menenangkan masyarakat.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan alasan penolakan.

“Walaupun pemilik tambang pasir memiliki izin resmi seperti Izin Usaha Pertambangan / IUP, tetapi masyarakat sekitar tetap menolak. Secara hukum operasional tersebut tetap sah menurut negara, namun secara sosial dan administratif bisa digugat atau dievaluasi,” ujarnya.

STATUS HUKUM IZIN TAMBANG

Ia menjelaskan, jika pemilik tambang sudah mengantongi IUP atau IUP Operasi Produksi dari instansi berwenang, maka mereka memiliki dasar hukum untuk beroperasi.

“Hak menghentikan hanya ada pada instansi pemberi izin, bukan warga secara sepihak,” ucapnya.

MENGAPA WARGA TETAP MENOLAK?

Menurut warga, penolakan terjadi karena diduga adanya cacat prosedural sosialisasi.

“Warga menilai proses sosialisasi, konsultasi publik, atau pelibatan masyarakat saat pembuatan AMDAL / persetujuan lingkungan tidak transparan atau tidak melibatkan warga terdampak secara benar,” tutupnya.

CATATAN HUKUM MEDIA CAKRAWALA NUSANTARA:

Sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan tambang wajib melalui AMDAL dan melibatkan partisipasi masyarakat. Penyelesaian sengketa disarankan melalui mediasi yang melibatkan Pemda, DPRD dan masyarakat, bukan tindakan sepihak.

Warga berhak menyampaikan keberatan secara formal kepada instansi terkait untuk dilakukan kajian dan evaluasi izin.(Bahrun)