Wacana penundaan pesta demokrasi kembali menjadi perbincangan publik.

Menanggapi hal tersebut, Jurnalis Media Online Cakrawala Nusantara yang juga Mantan Ketua BEM Ilmu Komunikasi Universitas Satria Makassar, Moh. Bahrun B.,S.Sos., memberikan pernyataan tegas.

Hal itu disampaikan Bahrun saat coffee morning bersama rekan-rekan jurnalis di salah satu kafe di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (11/10/2026) pagi.

Menurut Bahrun, upaya untuk memundurkan jadwal pemilihan umum (Pemilu) tidak bisa dilakukan hanya dengan merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atau undang-undang di bawahnya. Sebab, jadwal pemilu lima tahunan merupakan amanat langsung dari konstitusi negara.

“Jika mau dimundurkan pesta demokrasi, berarti harus diubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjelaskan bahwa pemilu akan dilaksanakan lima tahun sekali, baik Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati,” tegas Bahrun.

Diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945

Bahrun menjelaskan, ketentuan Pemilu lima tahun sekali secara eksplisit diatur dalam batang tubuh UUD 1945, tepatnya pada:

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Selain itu, ketentuan terkait juga diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 18 Ayat (4) tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Ia menegaskan, hierarki peraturan perundang-undangan harus dipahami. PKPU merupakan peraturan teknis di bawah undang-undang, sementara UUD 1945 adalah konstitusi dan hukum tertinggi di Republik Indonesia.

“Ini bukan lagi soal PKPU atau sebagainya, tapi ini adalah batang tubuh negara yang dibungkus dalam Undang-Undang 1945. Mau tidak mau sebagai warga negara yang taat pada undang-undang, bukan PKPU dan sebagainya, wajib mematuhi dan melaksanakan hal tersebut,” jelasnya.

Mantan Ketua BEM Ilmu komunikasi,Bahrun sangat optimis pesta demokrasi tetap berjalan sesuai jadwal konstitusi.

“Insya Allah, Pilpres, Pileg, dan Pilgub/Pilbup tetap terlaksana pada tahun 2029,” tutup Bahrun.

Penulis: Muslimim .H/Tim Morowali
Editor: Redaksi Cakrawala Nusantara