SEMARANG,Cakrawala Nusantara Media – Sejumlah nasabah Koperasi BMT Dinar Mulia (DM) menjalani pemeriksaan di Unit I Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, Senin (2/11/2026). Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan laporan terkait dugaan tidak dapat dicairkannya dana tabungan milik sejumlah anggota koperasi.

Dalam pemeriksaan tersebut, para nasabah didampingi tim penasihat hukum dari Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan yang tergabung dalam FERADI WPI.

Perkara ini mencuat setelah sejumlah anggota atau nasabah mengaku mengalami kesulitan mencairkan dana simpanan mereka. Koperasi BMT Dinar Mulia yang disebut dipimpin oleh UM dilaporkan atas persoalan tersebut.

Pihak pelapor menduga terdapat unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pengelolaan dana nasabah. Selain itu, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga menjadi salah satu hal yang disoroti oleh pihak kuasa hukum.

Namun, dugaan tindak pidana tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

M. Arifin, salah satu anggota tim kuasa hukum para nasabah, menyampaikan apresiasi terhadap proses pemeriksaan yang berlangsung di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

“Hari ini beberapa korban BMT Dinar Mulia menjalani pemeriksaan dengan pihak terlapor yang diduga berinisial UM. Kami mengapresiasi proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik Unit I Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng. Kami berharap penanganan perkara ini berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Arifin kepada wartawan di Semarang, Senin (2/11/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi antara tim kuasa hukum dan pihak penyidik telah dilakukan sebelumnya guna mendukung kelancaran proses penanganan perkara.

Senada dengan itu, Basriyanto, anggota tim kuasa hukum lainnya, mengapresiasi kehadiran awak media yang turut mengikuti perkembangan kasus tersebut.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian terhadap perkara ini. Kami berharap pemberitaan yang dilakukan dapat membantu mengawal proses hukum secara objektif sehingga persoalan ini menjadi terang,” katanya.

Sementara itu, Wakid Nur Hidayanto mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai keluhan dari nasabah yang mengaku mengalami kesulitan mengakses dana simpanan mereka.

Menurutnya, sebagian nasabah memiliki tujuan tertentu ketika menyimpan uang di koperasi tersebut, sehingga kesulitan pencairan dana menimbulkan persoalan bagi mereka.

“Kami mendengar langsung keluhan para nasabah. Ada yang menabung untuk kebutuhan keluarga maupun keperluan lainnya. Karena itu, kami berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dan ada kejelasan mengenai nasib dana milik para anggota,” ungkap Wakid.

Donny Andretti, selaku pimpinan Subur Jaya Lawfirm sekaligus Ketua Umum FERADI WPI, menyatakan pihaknya akan terus mendampingi para nasabah dalam menempuh proses hukum.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.

“Kami berharap penyidik dapat bekerja secara profesional dan mengungkap perkara ini berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada. Kami juga berharap hak-hak para nasabah dapat memperoleh kepastian hukum,” ujar Donny.

Mendorong Transparansi Penanganan Perkara

Perkembangan penanganan perkara BMT Dinar Mulia menjadi perhatian para nasabah yang mengharapkan kejelasan atas dana simpanan mereka.

Dalam perkara ini, keterangan dari pihak pengurus maupun manajemen koperasi juga penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penyebab kesulitan pencairan dana, kondisi keuangan koperasi, serta langkah penyelesaian yang telah atau akan dilakukan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengurus BMT Dinar Mulia maupun pihak terlapor terkait pemeriksaan para nasabah dan dugaan yang disampaikan tim kuasa hukum.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengurus BMT Dinar Mulia maupun pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai duduk perkara sekaligus perlindungan terhadap hak-hak para anggota koperasi.

Jurnalis: Dedi Rinaldy
editor: Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *