TULUNGAGUNG,Cakrawala Nusantara Media.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) Kabupaten Tulungagung menyampaikan permohonan klarifikasi dan pembinaan kepada Camat Gondang terkait kejadian komunikasi antara Ketua DPC AKJII Kabupaten Tulungagung, Fari Duddin, dengan sejumlah perangkat Desa Kendal, Kecamatan Gondang.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 16 September 2026. Surat itu pada prinsipnya meminta agar kejadian yang berlangsung di Balai Desa Kendal dapat diklarifikasi secara objektif dan menjadi bahan evaluasi terhadap pola komunikasi serta pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

Berdasarkan surat tersebut, kejadian berlangsung pada Rabu, 16 September 2026 sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Kendal. Fari Duddin disebut datang untuk melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan mengenai data desil serta status kepesertaan KIS milik mertuanya.

Dalam proses komunikasi dengan salah satu perangkat/operator desa, terjadi percakapan yang menurut keterangan DPC AKJII berlangsung kurang kondusif. Dalam surat tersebut disebutkan adanya pernyataan yang mempertanyakan maksud kedatangan Fari, termasuk pertanyaan mengenai statusnya yang bukan merupakan warga Desa Kendal.

Surat tersebut juga menyebut adanya permintaan kepada Fari untuk menunjukkan KTP. Permintaan identitas itu, menurut DPC AKJII, pada prinsipnya tidak dipermasalahkan apabila merupakan bagian dari prosedur administrasi atau pelayanan. Namun, komunikasi selanjutnya disebut berlangsung dengan suasana yang kurang nyaman.

DPC AKJII menyampaikan bahwa terdapat rekaman menggunakan telepon seluler yang merekam kejadian tersebut. Rekaman itu disebut tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan, tetapi dapat diperlihatkan kepada pihak Kecamatan Gondang atau pihak berwenang apabila diperlukan sebagai bahan klarifikasi.

Dalam suratnya, DPC AKJII menegaskan bahwa penyampaian persoalan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan Pemerintah Desa Kendal maupun memberikan penilaian sepihak terhadap perangkat desa yang bersangkutan.

Sebaliknya, organisasi tersebut meminta agar seluruh pihak yang mengetahui atau berada di lokasi kejadian dapat dimintai keterangan sehingga persoalan dapat dilihat secara objektif dan berimbang.

DPC AKJII juga meminta Camat Gondang melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan pelayanan perangkat desa, terutama ketika menghadapi masyarakat yang datang untuk memperoleh informasi maupun melakukan konfirmasi.

Apabila dari hasil klarifikasi ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, DPC AKJII meminta agar perangkat desa yang bersangkutan mendapatkan pembinaan secara proporsional. Pembinaan tersebut diharapkan dapat mendorong komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat berlangsung dengan mengedepankan kesantunan, profesionalitas, keterbukaan, serta penghormatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, DPC AKJII berharap adanya pemahaman yang sama di tingkat pemerintah desa mengenai mekanisme pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Organisasi tersebut juga meminta agar Pemerintah Desa Kendal maupun perangkat desa yang bersangkutan diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan mengenai kejadian tersebut.

DPC AKJII berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur kelembagaan secara objektif, proporsional, dan kekeluargaan sehingga tidak berkembang menjadi persoalan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut DPC AKJII, kejadian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, sekaligus mendorong terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, insan pers, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Surat permohonan klarifikasi dan pembinaan tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Tulungagung, Inspektur Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Kepala Desa Kendal, DPP AKJII, serta DPD AKJII Jawa Timur.

Hingga berita ini disusun, substansi surat tersebut merupakan penyampaian dari DPC AKJII Kabupaten Tulungagung. Klarifikasi dari Pemerintah Desa Kendal maupun pihak perangkat desa yang disebut dalam surat diperlukan agar informasi mengenai kejadian tersebut dapat disampaikan secara utuh dan berimbang.

Reporter : Dhian Restu W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *