foto: Jan Kamal

JAKARTA TIMUR,Cakrawala Nusantara Media.Id – Penertiban kendaraan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di kawasan Kayumas Raya, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pada 5 September 2026, menuai perdebatan di tengah masyarakat setempat.

Sejumlah warga mempertanyakan dasar dan pola penertiban yang dilakukan petugas di kawasan tersebut. Warga menilai kawasan Kayumas Raya merupakan lingkungan permukiman dan bukan jalan protokol, sehingga mereka mempertanyakan alasan dilakukannya penertiban hingga kendaraan milik warga diderek.

“Kalau memang penertiban dilakukan karena ada pelanggaran, kami tidak mempermasalahkan. Tetapi jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam pelaksanaannya,” ujar salah seorang warga Kayumas Raya yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut informasi yang dihimpun, sejumlah kendaraan milik masyarakat diketahui telah dilakukan penderekan oleh petugas dan dibawa ke lokasi yang menjadi tempat penindakan kendaraan oleh Dishub Jakarta Timur di wilayah Pulogadung.

Warga kemudian mempertanyakan apakah penertiban tersebut telah diterapkan secara merata terhadap seluruh kendaraan yang berada di kawasan tersebut.

Mereka berharap petugas dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum penertiban, kriteria kendaraan yang dikenai tindakan penderekan, serta apakah penindakan tersebut dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang sama terhadap seluruh pengguna jalan.

“Kalau memang ada aturan yang dilanggar, seharusnya diterapkan kepada semua yang melanggar. Kami hanya meminta penertiban dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih,” kata warga lainnya.

Namun demikian, tudingan mengenai adanya ketidaknetralan atau tebang pilih tersebut masih merupakan pernyataan dan persepsi dari sebagian warga dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta sebelum terdapat klarifikasi dari pihak Dishub.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak Dinas Perhubungan Jakarta Timur perlu memberikan penjelasan terkait pelaksanaan penertiban di Kayumas Raya, termasuk dasar aturan yang digunakan, alasan kendaraan dilakukan penderekan, serta mekanisme penentuan kendaraan yang dikenai tindakan.

Penertiban kendaraan pada prinsipnya merupakan kewenangan petugas apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas dan perparkiran. Namun, pelaksanaannya tetap diharapkan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Perhubungan Jakarta Timur maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan warga. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau ketidaknetralan petugas sebelum terdapat hasil klarifikasi dan informasi yang dapat diverifikasi.

Pewarta : Jan Kamal

Editor: Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *