Penutupan Akses Jalan Secara Sepihak Berpotensi Melanggar Hukum, Ini Dasar Hukumnya

CAKRAWALA NUSANTARA MEDIA – Penutupan akses jalan secara sepihak yang berdampak pada aktivitas masyarakat dapat menimbulkan persoalan hukum. Terlebih, apabila jalan tersebut selama ini digunakan untuk kepentingan umum atau menjadi satu-satunya akses keluar-masuk warga.

Persoalan ini kerap muncul ketika jalan yang dibangun oleh perusahaan swasta, pemilik lahan, maupun melalui swadaya masyarakat digunakan dalam jangka waktu tertentu oleh warga sekitar. Ketika akses tersebut kemudian ditutup atau dibatasi, aktivitas masyarakat, termasuk mobilitas dan kegiatan ekonomi, dapat terganggu.

Namun, penentuan apakah penutupan jalan merupakan pelanggaran hukum harus mempertimbangkan status jalan, kepemilikan tanah, riwayat penggunaan akses, serta dampak yang ditimbulkan. Tidak setiap penutupan jalan secara otomatis merupakan tindak pidana.

UU Lalu Lintas Mengatur Gangguan Fungsi Jalan

Salah satu ketentuan yang dapat menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

Sementara itu, Pasal 274 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.

Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran. Status jalan yang ditutup, bentuk gangguan yang terjadi, serta ketentuan hukum yang relevan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh pihak berwenang.

Hak Atas Tanah Memiliki Fungsi Sosial

Selain ketentuan mengenai lalu lintas, prinsip fungsi sosial hak atas tanah juga menjadi aspek penting dalam persoalan akses jalan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 6, menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Prinsip tersebut berarti penggunaan hak atas tanah tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kepentingan sosial yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta menghapus hak pemilik tanah untuk menguasai dan menggunakan tanahnya secara sah.

Dalam kasus penutupan akses, perlu ditelusuri apakah jalan tersebut berada di atas tanah pribadi, telah diserahkan untuk kepentingan umum, merupakan jalan umum, atau digunakan berdasarkan perjanjian maupun bentuk hak akses lainnya.

Apabila akses tersebut telah memiliki dasar hukum untuk digunakan masyarakat, penutupan secara sepihak dapat menimbulkan persoalan hukum yang perlu diselesaikan berdasarkan status dan bukti yang tersedia.

Penutupan Akses Dapat Digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Persoalan penutupan akses juga dapat dikaji berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perbuatan melawan hukum.

Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Dengan demikian, apabila penutupan akses terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan upaya hukum melalui jalur perdata.

Bentuk upaya yang dapat dimohonkan bergantung pada perkara dan bukti yang ada, termasuk permintaan agar hambatan akses dihentikan atau tuntutan ganti rugi apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Penutupan Jalan Harus Memperhatikan Ketentuan yang Berlaku

Penutupan atau pembatasan akses jalan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya untuk pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, atau alasan keselamatan. Akan tetapi, pelaksanaannya harus memperhatikan status jalan dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Untuk penggunaan jalan yang berkaitan dengan lalu lintas umum, pengaturan dan rekayasa lalu lintas harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan instansi terkait. Tidak semua penutupan jalan selalu memerlukan izin kepolisian dalam bentuk yang sama; persyaratannya bergantung pada jenis jalan, tujuan penutupan, dan kegiatan yang dilakukan.

Karena itu, pihak yang hendak menutup akses perlu memastikan dasar kewenangan, prosedur yang harus ditempuh, serta langkah untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat.

Warga Dapat Menempuh Langkah Hukum

Apabila masyarakat mengalami penutupan akses yang dinilai merugikan, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Mendokumentasikan kondisi jalan sebelum dan sesudah penutupan, termasuk dampaknya terhadap aktivitas warga.
2. Mengumpulkan bukti mengenai status jalan, kepemilikan tanah, riwayat penggunaan akses, serta dokumen atau kesepakatan yang berkaitan.
3. Menyampaikan keberatan secara tertulis kepada pihak yang melakukan penutupan.
4. Melaporkan persoalan kepada pemerintah daerah, dinas terkait, atau kepolisian apabila terdapat dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangannya.
5. Mempertimbangkan mediasi atau upaya hukum perdata dengan pendampingan hukum apabila sengketa tidak terselesaikan.

Langkah-langkah tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan konkret dan tidak menggantikan pemeriksaan hukum atas setiap perkara.

Kepastian Status Jalan Menjadi Kunci

Persoalan penutupan akses jalan tidak cukup dinilai hanya dari siapa yang membangun jalan tersebut. Status jalan, dasar penggunaan lahan, hak para pihak, dan dampak terhadap kepentingan masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan penyelesaian yang tepat.

Di satu sisi, hak pemilik tanah yang sah harus dihormati. Di sisi lain, apabila suatu akses memang telah diperuntukkan atau memiliki dasar hukum untuk digunakan masyarakat, penggunaannya juga tidak dapat diabaikan begitu saja.

Karena itu, penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum, pemeriksaan dokumen, dan dialog antarpihak menjadi langkah penting agar hak masyarakat dan hak pemilik tanah dapat ditempatkan secara proporsional.

Catatan redaksi: Artikel ini bersifat informatif dan bukan penetapan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran hukum. Kesimpulan hukum harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku.

Penulis: Moh Bahrun B S.Sos

Editor: Redaksi