Persoalkan KTP sebagai Jaminan dan Obat Tak Diberikan, Warga Adukan Pelayanan RS Prima Medika ke Dinkes

TULUNGAGUNG, CakrawalaNusantaraMedia.com — Seorang warga Desa Bono, Kabupaten Tulungagung, berinisial AG, mengadukan pelayanan di RS Prima Medika kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan KTP milik anak sebagai jaminan kekurangan pembayaran serta obat yang disebut tidak diberikan setelah anaknya mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat (IGD).

Dalam keterangannya, Ag menjelaskan bahwa peristiwa itu bermula ketika dirinya membawa anaknya ke IGD RS Prima Medika untuk mendapatkan pelayanan medis. Setelah menjalani pemeriksaan, ia menerima resep dari perawat dan mendatangi bagian kasir untuk mengetahui biaya obat yang harus dibayarkan.

Menurut AG, pihak kasir menyampaikan bahwa biaya yang harus dibayar sebesar Rp192.000. Namun, saat itu ia mengaku hanya membawa uang tunai Rp100.000.

Ag kemudian membayar Rp100.000. Menurut keterangannya, pihak kasir menyampaikan akan berkoordinasi dengan perawat terkait pembayaran tersebut.

Ag menyebut, setelah itu pihak kasir meminta KTP miliknya dan istrinya. Karena tidak membawa kedua KTP tersebut, ia mengaku kemudian diminta meninggalkan KTP milik anaknya sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran.

Dari total biaya yang disebutkan sebesar Rp192.000, Ag telah membayar Rp100.000. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp92.000.

Persoalan tidak berhenti pada permintaan KTP tersebut. AG juga mempertanyakan obat yang diresepkan karena, menurut pengakuannya, obat itu tidak diberikan ketika ia dan anaknya pulang dari rumah sakit.

Ia turut menyoroti informasi mengenai kondisi anaknya. Menurut Ag, pada awalnya ia mendapat penjelasan bahwa anaknya dapat pulang setelah mendapatkan tindakan berupa suntikan atau cairan medis. Namun, ia mengaku kemudian menerima informasi berbeda bahwa anaknya seharusnya menjalani observasi hingga pagi hari.

Perbedaan informasi tersebut membuat Ag mempertanyakan kejelasan prosedur pelayanan yang diterimanya, termasuk alasan obat tidak diberikan dan mekanisme penyelesaian kekurangan pembayaran.

Adukan ke Dinas Kesehatan

Atas kejadian tersebut, AG menyampaikan pengaduan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung pada 13 Oktober 2026. Melalui pengaduan itu, ia meminta penjelasan mengenai prosedur pembayaran, dasar permintaan KTP sebagai jaminan, alasan obat yang diresepkan tidak diberikan, serta perbedaan informasi mengenai observasi anaknya.

AG juga meminta kejelasan terkait bukti pembayaran sebesar Rp100.000 yang telah diserahkan kepada pihak rumah sakit.

Menurutnya, pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai upaya memperoleh kejelasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rumah Sakit Menghubungi Pasien

Setelah persoalan tersebut dikonfirmasi oleh media, pihak RS Prima Medika dilaporkan menghubungi AG melalui WhatsApp dan menyampaikan bahwa KTP yang ditinggalkan sebagai jaminan dapat diambil kembali.

Pihak rumah sakit juga menyatakan telah menghubungi pasien untuk mengambil KTP tersebut sekaligus menawarkan pembebasan sisa biaya pembayaran.

“Bahwa kita sudah menghubungi pihak pasien untuk pengambilan jaminan, dan biaya kekurangannya kami free kan. Akan tetapi pihak pasien belum menanggapi,” demikian pernyataan pihak rumah sakit.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan persoalan. Namun, pengembalian KTP dan pembebasan sisa biaya belum dengan sendirinya menjawab seluruh pokok pengaduan, terutama mengenai dasar permintaan KTP sebagai jaminan, pemberian obat, kejelasan informasi medis, serta bukti pembayaran yang telah diserahkan.

Dinkes: Aduan Sudah Diproses dan Segera Ditindaklanjuti

Sementara itu, Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa pengaduan yang disampaikan warga telah diproses dan akan segera ditindaklanjuti.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengaduan warga telah mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan. Tindak lanjut diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kejadian, meminta penjelasan dari pihak rumah sakit, serta mengklarifikasi prosedur pelayanan yang dipersoalkan.

Penanganan lebih lanjut juga penting untuk memberikan kejelasan kepada warga mengenai mekanisme pembayaran, permintaan dokumen identitas sebagai jaminan, pemberian obat, dan bukti pembayaran.

Hasil tindak lanjut Dinas Kesehatan diharapkan dapat menjawab substansi pengaduan secara objektif berdasarkan keterangan para pihak dan dokumen pendukung.

Menunggu Hasil Tindak Lanjut

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut kejelasan prosedur administrasi dan pelayanan kepada pasien. Karena itu, penyelesaiannya tidak hanya perlu dilihat dari pengembalian KTP atau pembebasan kekurangan biaya, tetapi juga dari penjelasan mengenai prosedur yang diterapkan dan pemenuhan hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas.

Cakrawala Nusantara Media akan terus membuka ruang bagi pihak RS Prima Medika dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan tersebut.

Pewarta:Farid (Redaksi )