Pelita Prabu DPC Tulungagung Surati Sejumlah Instansi, Desak Penelusuran Dugaan Tambang Tanpa Izin di Lahan Bengkok Aryojeding

TULUNGAGUNG, CakrawalaNusantaraMedia.com — Pelita Prabu DPC Tulungagung melalui Ketua DPC, Edi Freedom, mengambil langkah administratif dengan melayangkan surat kepada sejumlah instansi terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Lokasi yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut diduga berada di lahan bengkok desa yang terletak di bantaran Sungai Brantas.

Sejumlah instansi yang telah disurati meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Surat tersebut berkaitan dengan pelaporan terhadap seorang kepala desa berinisial AA, yang disebut sebagai oknum Kepala Desa Aryojeding. Namun, dugaan keterlibatan maupun tanggung jawab yang bersangkutan dalam aktivitas pertambangan tersebut masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang.

Pelita Prabu DPC Tulungagung meminta agar laporan tersebut tidak berhenti sebatas penerimaan surat, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran status perizinan, serta pengawasan terhadap penggunaan aset desa yang diduga menjadi lokasi kegiatan.

Ketua DPC Pelita Prabu Tulungagung, Edi Freedom, menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap tata kelola pemerintahan desa dan perlindungan lingkungan.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada surat-menyurat. Kami meminta instansi terkait bekerja secara profesional, turun langsung ke lapangan, memeriksa legalitas kegiatan pertambangan, serta menelusuri bagaimana lahan bengkok desa bisa digunakan untuk aktivitas tersebut apabila dugaan itu benar. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Edi Freedom.

Menurutnya, dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di bantaran Sungai Brantas perlu mendapat perhatian serius. Selain menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan perizinan pertambangan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola aset desa dan potensi dampak lingkungan.

Edi menilai, penggunaan lahan bengkok desa untuk kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas. Status lahan, bentuk pemanfaatan, pihak yang menjalankan kegiatan, serta mekanisme persetujuan dan penerimaan manfaatnya perlu ditelusuri secara transparan.

“Lahan bengkok bukan tanah yang bisa dimanfaatkan sesuka hati. Harus jelas status penggunaannya, siapa yang bertanggung jawab, apa dasar hukumnya, dan apakah seluruh ketentuan telah dipenuhi. Apalagi jika lokasinya berada di bantaran sungai dan diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan. Jangan sampai pengawasan terhadap aset desa dan lingkungan justru lemah.”

Ia juga meminta DPMD dan Inspektorat memeriksa aspek administrasi serta pengelolaan aset desa apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Sementara itu, instansi yang membidangi pertambangan diminta memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki perizinan yang sah dan memenuhi ketentuan teknis maupun lingkungan yang berlaku.

Menurut Edi, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, tanpa tebang pilih, dan tidak didasarkan pada kepentingan pihak tertentu.

“Kami mendorong pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kegiatan tersebut legal, sampaikan dasar perizinannya kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, jangan ada pembiaran. Penegakan aturan harus berlaku sama bagi siapa pun, termasuk pejabat pemerintahan desa.”

Pelita Prabu DPC Tulungagung menyatakan akan mengawal tindak lanjut laporan tersebut dan mendorong instansi terkait memberikan respons sesuai kewenangannya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kejelasan status kegiatan, penggunaan lahan bengkok, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan di sekitar Sungai Brantas.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai status perizinan kegiatan, pihak yang secara langsung menjalankan aktivitas pertambangan, serta hasil pemeriksaan resmi belum dapat dipastikan. Redaksi juga belum memperoleh keterangan langsung dari AA maupun instansi-instansi yang menerima surat tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Aryojeding berinisial AA serta pihak terkait lainnya guna memastikan pemberitaan berlangsung berimbang dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan redaksi: Dugaan yang disampaikan dalam laporan ini belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti. Penilaian atas legalitas kegiatan dan ada atau tidaknya pelanggaran menjadi kewenangan instansi yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.

(Redaksi)