Wakil Bupati Luwu Tegaskan Komitmen Percepatan Penyusunan RDTR untuk Dukung Pembangunan Berkelanjutan

MAKASSAR — Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mendukung percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman penataan ruang dan pembangunan daerah yang terarah, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region II Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua yang berlangsung di Phinisi Room Hotel Claro, Makassar, Selasa (20/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Chriesty Elisabeth Lengkong, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan koordinasi yang melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga, 73 bupati dan wali kota beserta jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor pertanahan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, baik secara langsung maupun daring.

Ia menjelaskan bahwa RDTR merupakan instrumen operasional penataan ruang yang menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang. Dokumen tersebut juga berperan dalam memberikan kepastian tata ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Menurutnya, percepatan penyusunan RDTR memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari kesiapan data dan informasi, penyusunan teknis, pembahasan lintas sektor, persetujuan substansi, penetapan dokumen, hingga digitalisasi.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, turut memberikan arahan mengenai pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian dokumen RDTR.

Dalam kesempatan tersebut, Muh. Dhevy Bijak Pawindu menyampaikan bahwa penyusunan RDTR merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Luwu memandang penyusunan RDTR sebagai langkah strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. RDTR tidak hanya menjadi pedoman pemanfaatan ruang, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dhevy menambahkan, percepatan penyusunan RDTR membutuhkan dukungan data yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian berbagai kendala teknis dan administratif agar prosesnya dapat berjalan sesuai target.

Bagi Kabupaten Luwu, ketersediaan dokumen RDTR yang berkualitas diharapkan dapat memberikan kepastian tata ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha, mendukung proses perizinan, serta membantu mengoptimalkan potensi daerah.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi serta mempercepat penyusunan RDTR di setiap daerah.

Dhevy menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan seluruh pihak yang mendukung upaya percepatan tersebut. Ia berharap komitmen yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan capaian yang terukur untuk mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RDTR menjadi salah satu instrumen perencanaan yang dapat membantu pemerintah daerah mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarlembaga agar kebijakan tata ruang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Bahrun