DPP LSM GERAK Laporkan Dugaan Pungutan Komite Rp1,5 Juta per Siswa di SMAN 1 Papar ke Polres Kediri

KEDIRI,Cakrawala Nusantara Media – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP LSM GERAK) melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengumpulan dana sumbangan komite di SMAN 1 Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut berkaitan dengan nominal sumbangan sebesar Rp1,5 juta per siswa pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Ketua Umum DPP LSM GERAK, Mat Siswondo, menyampaikan bahwa laporan tersebut dilayangkan pada 20 Oktober 2026. Pihaknya meminta aparat penegak hukum menelusuri mekanisme penetapan sumbangan, proses pengumpulan dana, serta pertanggungjawaban penggunaannya.

Menurut Mat, laporan tersebut didasarkan pada informasi mengenai penetapan nominal sumbangan dan kuitansi pembayaran yang disebut-sebut mencantumkan angka Rp1,5 juta. Dokumen tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah pengumpulan dana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LSM GERAK Soroti Mekanisme Pengumpulan Dana

Mat Siswondo menilai, penetapan nominal yang sama bagi setiap siswa perlu mendapat perhatian, terutama apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur kewajiban, batas waktu pembayaran, atau tekanan terhadap wali murid.

Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan apakah dana yang dihimpun benar-benar merupakan sumbangan sukarela atau justru mengandung unsur pungutan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Kalau memang merupakan sumbangan, perlu dijelaskan bagaimana mekanisme kesukarelaannya. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa dasar penetapan nominal, dokumen rapat, kuitansi, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut,” ujar Mat Siswondo.

LSM GERAK juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan mengumpulkan keterangan dari pihak sekolah, pengurus komite, wali murid, serta pihak-pihak lain yang mengetahui proses pengumpulan dana tersebut.

Minta Pemeriksaan Dokumen dan Audit Dana

Selain melaporkan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum, DPP LSM GERAK mendorong pemeriksaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan pengumpulan dana komite.

Dokumen yang dimaksud antara lain berita acara rapat wali murid, kesepakatan mengenai sumbangan, bukti pembayaran, rencana anggaran biaya (RAB), serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Menurut LSM GERAK, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui dasar penetapan nominal sumbangan, jumlah dana yang benar-benar terkumpul, pihak yang mengelola dana, serta kesesuaian antara penerimaan dan penggunaannya.

Terkait perkiraan nilai dana, apabila nominal Rp1,5 juta dikenakan kepada 300 siswa, jumlahnya mencapai Rp450 juta. Namun, angka tersebut merupakan simulasi perhitungan dan belum dapat dipastikan sebagai jumlah dana yang benar-benar terkumpul. Kepastian mengenai jumlah penerimaan harus didasarkan pada data siswa, bukti pembayaran, dan hasil pemeriksaan dokumen keuangan.

Ketentuan Sumbangan Komite Sekolah

Persoalan tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam Pasal 10, penggalangan dana oleh komite sekolah dapat dilakukan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Sementara itu, Pasal 12 huruf b melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Oleh karena itu, penilaian terhadap dugaan pelanggaran perlu mempertimbangkan mekanisme pengumpulan dana secara menyeluruh, termasuk apakah pemberian dana benar-benar bersifat sukarela atau terdapat unsur kewajiban maupun pemaksaan.

Adapun persoalan transparansi dan pertanggungjawaban dana perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang relevan serta status informasi dan dokumen yang diminta. Tidak adanya informasi yang diterima wali murid, dengan sendirinya, belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pihak Sekolah Perlu Diberi Kesempatan Klarifikasi

Hingga rilis ini disusun, klarifikasi resmi dari pihak SMAN 1 Papar belum tercantum dalam bahan informasi yang diterima redaksi.

Redaksi membuka ruang bagi kepala sekolah, pengurus komite, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan nominal Rp1,5 juta, mekanisme pembayaran, sifat kesukarelaan sumbangan, serta penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang dihimpun.

Klarifikasi tersebut penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari satu pihak dan seluruh pihak yang disebut dalam laporan memperoleh kesempatan untuk menjelaskan posisinya.

LSM GERAK berharap aparat penegak hukum dan instansi pendidikan terkait dapat menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Pemeriksaan yang transparan dan objektif diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengumpulan dana komite di SMAN 1 Papar.

Catatan redaksi: Laporan LSM merupakan bentuk pengaduan atas dugaan yang perlu diverifikasi. Penyebutan dugaan dalam pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Redaksi)