Perselisihan Hubungan Industrial Feelss Good Salon dan Mantan Karyawan Berakhir Damai, Kesepakatan Didaftarkan ke PHI

BATAM, KEPULAUAN RIAU – Perselisihan hubungan industrial antara mantan karyawan bernama Fernandez dengan manajemen Feelss Good Salon yang berada di bawah naungan PT Cipta Bahagia Asia akhirnya mencapai kesepakatan damai. Perselisihan tersebut sebelumnya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipersoalkan pekerja serta sejumlah tuntutan terkait pemenuhan hak normatif ketenagakerjaan.

Berdasarkan keterangan pihak pekerja dan pendamping hukumnya, Fernandez sebelumnya mempersoalkan keputusan PHK yang dinilai tidak sesuai prosedur. Persoalan tersebut disebut berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang dialaminya, yang menurut pihak pekerja turut melibatkan rekan kerja sebagai saksi.

Pihak pekerja menilai keputusan perusahaan tersebut perlu dipersoalkan karena dianggap berdampak terhadap keberlangsungan hubungan kerja dan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja.

Persoalkan Sejumlah Hak Normatif Ketenagakerjaan

Dalam proses penyelesaian perselisihan, Fernandez melalui pendamping hukum dari DPD Komando HAM Kota Batam mengadukan persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau.

Sejumlah persoalan yang disampaikan meliputi dugaan kelebihan jam kerja yang berkaitan dengan pembayaran upah lembur, uang pesangon, upah terakhir yang disebut belum dibayarkan, serta tuntutan upah selama proses perselisihan berlangsung.

Selain itu, pihak pekerja juga mempersoalkan pemenuhan hak terkait kepesertaan dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan.

Pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah instansi, antara lain UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Disnaker Kota Batam, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Komisi IV DPRD Kota Batam.

Penyampaian pengaduan tersebut menjadi bagian dari upaya pekerja untuk memperoleh penyelesaian atas persoalan hubungan kerja dan hak-hak yang diperselisihkan.

Kesepakatan Damai Dicapai di Hadapan Petugas

Proses penyelesaian perselisihan kemudian berlanjut melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, kesepakatan damai antara kedua belah pihak dilakukan di UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 15.30 WIB. Proses tersebut disebut disaksikan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pada Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, kedua belah pihak membuat Perjanjian Bersama di Disnaker Kota Batam dengan disaksikan mediator.

Salinan Perjanjian Bersama tersebut, menurut keterangan yang diterima, telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam kesepakatan itu, pihak perusahaan disebut menyanggupi pembayaran sejumlah nominal berdasarkan kesepakatan bersama dan kemampuan perusahaan. Nilai pembayaran tersebut tidak disebutkan secara terperinci dalam informasi yang diterima.

Pembayaran kemudian dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Kedua Pihak Sepakat Mengakhiri Perselisihan

Dalam penyelesaian tersebut, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri perselisihan yang berkaitan dengan hubungan industrial maupun komunikasi selama proses penyelesaian berlangsung.

Keduanya juga menyepakati klausul untuk tidak saling menuntut, baik secara perdata maupun pidana, di kemudian hari terkait persoalan yang tercakup dalam kesepakatan tersebut.

Meski demikian, ruang lingkup dan akibat hukum klausul tersebut tetap perlu dipahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identitas Para Pihak

Dalam proses penyelesaian perselisihan ini, pihak pekerja diwakili oleh Fernandez dengan pendampingan dari DPD Komando HAM Kota Batam, yang disebut diwakili Ketua Jeki Harius dan Wakil Ketua Rika Hendra Putra.

Sementara itu, pihak Feelss Good Salon atau PT Cipta Bahagia Asia diwakili oleh HRD Vieta Maulidya Nabilla dan kuasa hukum Mahesa Fadillah, S.H.

Dengan tercapainya kesepakatan damai dan didaftarkannya Perjanjian Bersama ke PHI, perselisihan tersebut memasuki tahap penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak.

Penyelesaian ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pemenuhan hak normatif pekerja, penerapan prosedur PHK sesuai ketentuan hukum, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme yang berlaku.

Reporter : Dedi Rinaldi
Editor : Redaksi