Persoalkan Proses Hukum Sengketa Bisnis, Advokat Dedy Ferdiyanto Minta Pendampingan FERADI WPI

BEKASI – Advokat Dedy Ferdiyanto, S.H., anggota organisasi advokat FERADI WPI, menyampaikan keberatan atas proses hukum yang tengah dihadapinya di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Ia menilai persoalan yang berawal dari hubungan kerja sama bisnis tersebut semestinya ditelaah secara cermat untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana atau merupakan sengketa keperdataan.

Dedy menyampaikan hal itu kepada sejumlah wartawan pada Kamis (29/10/2026). Ia mengaku khawatir perkara yang dihadapinya berkembang ke ranah pidana, meskipun menurut penilaiannya, persoalan tersebut berawal dari hubungan bisnis antara dua perusahaan.

Menurut penuturan Dedy, ia sebelumnya bertindak mewakili PT F sebagai distributor yang bekerja sama dengan PT K sebagai pemasok atau produsen. Kerja sama tersebut, kata dia, berlangsung sekitar tiga bulan sebelum akhirnya dihentikan.

Dedy menjelaskan, persoalan muncul ketika tagihan dari hasil distribusi barang belum seluruhnya terbayarkan. Ia menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pembayaran dari toko-toko yang menjadi tujuan distribusi.

“Saya sudah berusaha melakukan pembayaran secara bertahap. Total yang sudah saya bayarkan sekitar Rp300 juta dari tagihan yang nilainya mencapai Rp1 miliar. Namun, persoalan ini kemudian dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan atau penggelapan,” ujar Dedy.

Ia juga menyebut terdapat tenaga penjualan dan supervisor dari PT K yang ditempatkan di perusahaan yang diwakilinya selama kerja sama berlangsung. Menurutnya, fakta tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan menyeluruh terhadap hubungan bisnis para pihak.

Dedy menegaskan bahwa dirinya tidak merasa melakukan penipuan maupun penggelapan. Ia mempertanyakan dasar penanganan perkara tersebut dalam ranah pidana karena, menurut pandangannya, persoalan itu bermula dari hubungan kontraktual dan kewajiban pembayaran.

“Saya mempertanyakan apakah unsur pidananya benar-benar terpenuhi. Menurut pemahaman saya, persoalan ini berawal dari hubungan bisnis. Karena itu, saya berharap seluruh fakta dan dokumen diperiksa secara objektif sebelum ada kesimpulan hukum,” katanya.

Dedy juga mengaku khawatir terhadap kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi kehidupan keluarganya. Ia menyebut memiliki seorang istri dan empat anak yang turut merasakan dampak dari perkara tersebut.

Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur tindak pidana sepenuhnya perlu didasarkan pada alat bukti, keterangan para pihak, serta proses hukum yang berlaku. Status dan perkembangan perkara juga perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian.

FERADI WPI Bentuk Tim Advokasi

Menyikapi pengaduan anggotanya, Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menyatakan organisasinya telah membentuk tim advokasi untuk mendampingi Dedy.

Donny mengatakan tim tersebut dipimpin oleh Adv. Harriani Bianca Daryana, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., yang menjabat Ketua DPD FERADI WPI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI.

“Saya menunjuk Waketum kami, Advokat Harriani Bianca Daryana, untuk membentuk tim advokasi dan menangani perkara yang dihadapi saudara Dedy Ferdiyanto. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum oleh pihak mana pun, kami akan menempuh langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Donny.

Ia juga meminta dukungan rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam KAWAN JARI (Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia) untuk memantau perkembangan perkara tersebut.

Menurut Donny, pendampingan hukum diperlukan agar proses penanganan perkara dapat berlangsung secara transparan dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan bukti serta penjelasannya.

Sementara itu, Harriani Bianca Daryana menyatakan tim advokasi akan mempelajari dokumen dan perkembangan perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

“Kami akan berjuang maksimal untuk mendampingi rekan kami. Apabila terdapat dasar hukum yang cukup dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi, kami akan mempertimbangkan upaya hukum, termasuk praperadilan jika diperlukan,” kata Harriani.

Ia menegaskan bahwa setiap langkah hukum akan ditempuh berdasarkan hasil kajian terhadap perkara, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau kekhawatiran para pihak.

Adv. David Yuwono, S.H., S.E., M.H., M.M., LL.M., MBA., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., selaku Bendahara Umum DPP FERADI WPI sekaligus anggota tim advokasi, juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal perkara tersebut.

David mengatakan tim advokasi akan menelaah kemungkinan adanya pelanggaran hukum apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus melalui mekanisme yang berwenang.

Menunggu Klarifikasi Kepolisian dan Pihak Perusahaan

Dalam perkara yang berawal dari hubungan bisnis ini, sejumlah hal masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, antara lain dasar laporan dugaan penipuan atau penggelapan, status penanganan perkara di Polda Metro Jaya, dokumen kerja sama antara kedua perusahaan, serta perincian tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan.

Keterangan dari PT K juga diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai latar belakang berakhirnya kerja sama, nilai kewajiban yang dipersoalkan, serta dasar pelaporan yang dilakukan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengenai laporan dan perkembangan perkara tersebut belum tercantum dalam bahan pemberitaan yang diterima redaksi. Klarifikasi dari PT K maupun PT F juga masih diperlukan untuk melengkapi informasi.

Redaksi membuka ruang bagi Polda Metro Jaya, PT K, PT F, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan, tanggapan, maupun bukti pendukung agar pemberitaan tetap berimbang.

Perlu ditegaskan bahwa keberatan Dedy dan dugaan adanya kriminalisasi yang disampaikannya merupakan pernyataan dari pihak yang bersangkutan. Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum tanpa pemeriksaan dan bukti yang memadai.

Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dihormati, sementara seluruh pihak berhak memperoleh proses hukum yang objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dedi Rinaldy