Mediasi Dinas Kesehatan, Persoalan Penahanan KTP di RS Prima Medika Berakhir Damai, Rumah Sakit Siap Evaluasi Internal

Tulungagung,Cakrawala Nusantara Media – Persoalan terkait dugaan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pasien di RS Prima Medika akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan.

Pertemuan mediasi tersebut dihadiri oleh perwakilan manajemen RS Prima Medika, pihak keluarga pasien beserta pendamping, serta sejumlah awak media yang turut menyaksikan jalannya proses penyelesaian.

Dalam mediasi tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan terkait permasalahan yang sebelumnya menjadi perhatian. Dari hasil klarifikasi dan pembahasan bersama, persoalan tersebut diduga berawal dari adanya miskomunikasi antara pihak manajemen rumah sakit dengan staf yang bertugas pada saat kejadian.

Melalui dialog dan komunikasi secara terbuka, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Sebagai bagian dari penyelesaian, KTP milik pasien yang sebelumnya dipermasalahkan telah dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.

Pihak Rumah Sakit Siap Melakukan Evaluasi

Dalam kesempatan tersebut, pihak manajemen RS Prima Medika menyampaikan bahwa peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Pihak rumah sakit juga menyatakan akan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh staf maupun pekerja yang bertugas, khususnya terkait prosedur pelayanan administrasi kepada pasien.

“Kami akan menjadikan permasalahan ini sebagai bahan evaluasi bagi manajemen. Ke depannya, kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh staf dan pekerja agar lebih memahami prosedur pelayanan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” demikian pernyataan pihak rumah sakit dalam mediasi tersebut.

Keluarga Pasien Apresiasi Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Sementara itu, pihak keluarga pasien menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada manajemen RS Prima Medika atas kebijakan serta keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah memfasilitasi pertemuan mediasi sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan penjelasan dan memperoleh penyelesaian secara baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit atas kebijakan dan itikad baiknya dalam menyelesaikan persoalan ini. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah memfasilitasi mediasi sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Harapan kami, ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa yang dialami pasien lain,” ungkap perwakilan keluarga.

Dinas Kesehatan Berharap Tidak Terulang

Dinas Kesehatan dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan harapan agar persoalan yang telah dimediasi dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui mediasi ini, Dinas Kesehatan berharap komunikasi antara manajemen rumah sakit, tenaga pelayanan, dan pasien dapat terus ditingkatkan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

“Kami berharap melalui mediasi ini, persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi evaluasi bersama. Kami juga mengimbau agar pihak rumah sakit terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta pemahaman kepada seluruh staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali,” demikian harapan pihak Dinas Kesehatan.

Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, persoalan dugaan penahanan KTP di RS Prima Medika dinyatakan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengembalian KTP kepada pihak keluarga serta komitmen evaluasi dari manajemen rumah sakit menjadi bagian dari hasil penyelesaian mediasi.

Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mengedepankan komunikasi, transparansi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak pasien.
(Redaksi)