Edi Freedom Desak APH Usut Dugaan Galian C Ilegal di Aryojeding, Oknum Pemerintah Desa Disorot

TULUNGAGUNG,CNM – Aktivis sosial Edi Freedom mendesak aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan aktivitas pertambangan galian C ilegal di Desa Aryojeding, Kabupaten Tulungagung. Aktivitas tersebut juga diduga berkaitan dengan keterlibatan oknum pemerintah desa, sehingga dinilai perlu mendapat perhatian serius dan pemeriksaan secara menyeluruh.

Desakan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang transparan serta memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Edi Freedom meminta agar aparat tidak mengabaikan persoalan tersebut, terutama apabila terdapat indikasi kegiatan pertambangan yang berlangsung tanpa perizinan sebagaimana dipersyaratkan.

Menurutnya, dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus ditangani secara profesional. Pemeriksaan juga perlu dilakukan untuk memastikan status perizinan, pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Edi Freedom: Jangan Ada Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

Dalam menyikapi dugaan tersebut, Edi Freedom menekankan pentingnya keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Saya mendesak APH dan seluruh instansi terkait agar segera menindaklanjuti dugaan galian C ilegal di Desa Aryojeding. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan lingkungan dibiarkan tanpa kejelasan. Hukum harus ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak boleh tebang pilih,” demikian draf pernyataan tegas Edi Freedom yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.

Ia juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum pemerintah desa diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan fakta hukum. Menurut prinsip penegakan hukum, setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terdapat dasar hukum yang sah.

“Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan di lapangan. Telusuri siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung, dan apakah seluruh persyaratan perizinannya telah dipenuhi,” demikian draf kutipan yang juga perlu mendapat persetujuan Edi Freedom.

Minta Instansi Terkait Turun ke Lapangan

Selain mendesak APH, Edi Freedom meminta instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas masing-masing.

Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah kegiatan yang dimaksud memiliki izin yang sah, memenuhi ketentuan teknis pertambangan, serta menjalankan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar bagi tindakan administratif maupun proses hukum sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Dugaan keterlibatan oknum pemerintah desa juga perlu diklarifikasi secara proporsional. Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti, bukan semata-mata asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.

Transparansi dan Klarifikasi Menjadi Kunci

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai status perizinan kegiatan, identitas pihak yang mengelola, serta tanggapan pemerintah desa dan instansi berwenang masih perlu dikonfirmasi. Karena itu, dugaan aktivitas galian C ilegal maupun dugaan keterlibatan oknum pemerintah desa harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi perlu meminta konfirmasi kepada pemerintah Desa Aryojeding, pengelola kegiatan yang dimaksud, serta APH dan instansi teknis terkait untuk memperoleh penjelasan berimbang.

Edi Freedom berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dan tidak dibiarkan tanpa kepastian.

Baginya, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan bukan semata-mata persoalan penindakan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Publik kini menanti langkah konkret aparat dan instansi berwenang untuk memastikan fakta di lapangan, menelusuri status perizinan, serta memberikan penjelasan terbuka atas dugaan yang menjadi perhatian masyarakat.