FERADI WPI Siapkan Praperadilan dan Aduan Propam Jika Dedy Ferdiyanto Ditetapkan Tersangka

BEKASI – Organisasi advokat FERADI WPI membentuk tim advokasi untuk mendampingi Dedy Ferdiyanto, S.H., terkait laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang sedang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
Dedy menduga persoalan yang berawal dari kerja sama bisnis antara perusahaan distributor dan supplier tersebut merupakan sengketa keperdataan yang kemudian diproses melalui jalur pidana.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Bekasi, Jumat (30/10/2026), Dedy menjelaskan kerja sama antara PT F sebagai distributor dan PT K sebagai supplier hanya berlangsung sekitar tiga bulan sebelum dihentikan akibat persoalan pembayaran tagihan.
Ia mengaku telah melakukan pembayaran sekitar Rp300 juta dari total tagihan yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Menurutnya, masih terdapat sekitar Rp700 juta yang menjadi persoalan penyelesaian pembayaran.
Dedy membantah melakukan penipuan maupun penggelapan. Ia mempertanyakan dasar penerapan hukum pidana terhadap persoalan yang menurut versinya berawal dari hubungan bisnis tersebut.
“Saya sudah berusaha melakukan pembayaran secara bertahap. Namun, persoalan ini justru berlanjut ke proses pidana. Saya berharap penanganannya dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti,” ujar Dedy.
Ia juga mengkhawatirkan proses hukum tersebut dapat berlanjut pada penetapan dirinya sebagai tersangka. Dedy berharap penyidik dapat menguji secara cermat unsur pidana dalam perkara tersebut.
FERADI WPI Bentuk Tim Advokasi
Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Umum FERADI WPI, Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., menyatakan telah membentuk tim advokasi untuk mendampingi Dedy.
Donny menunjuk Harriani Bianca Daryana, S.H., selaku Ketua DPD FERADI WPI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, untuk memimpin tim tersebut.
Ia menyatakan organisasinya akan mengawal proses hukum dan mempertimbangkan langkah hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara.
Sementara itu, Harriani menyampaikan tim advokasi tengah mengkaji kemungkinan mengajukan praperadilan apabila Dedy ditetapkan sebagai tersangka dan terdapat dasar hukum untuk menguji tindakan penyidik.
Sekretaris Jenderal V DPP FERADI WPI, Yoshua Rivaldo, juga menyatakan pihaknya mempertimbangkan pengaduan ke Divisi Propam apabila ditemukan bukti dugaan pelanggaran oleh oknum aparat dalam proses penanganan perkara tersebut.
Unsur Pidana dan Perdata Perlu Diuji
Dalam perspektif hukum, hubungan bisnis dan kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan. Namun, adanya hubungan keperdataan juga tidak serta-merta menghapus kemungkinan unsur pidana apabila ditemukan fakta dan alat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.
Karena itu, penanganan perkara perlu menguji rangkaian kerja sama, mekanisme transaksi, aliran pembayaran, kewajiban masing-masing pihak, serta unsur kesengajaan yang dipersoalkan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun PT K terkait substansi laporan dan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Redaksi membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dedi Rinaldy (pewarta )
Editor : Redaksi